Koalisi Warga Sipil Buat Akuntabilitas Penindakan Covid- 19, yang terdiri dari NGO terkemuka semacam Forum Indonesia buat Transaparansi Anggaran( FITRA), Indonesian Coruption Watch( ICW), Transparansi International Indonesia( TII), Indonesia Budget Center( IBC), menarangkan perlunya terbuat satu kebijakan utuh yang dipayungi dalam wujud PP, Perpres ataupun instrumen hukum yang lain yang mencukupi bagaikan payung dalam mendesain tata kelola kelembagaan yang secara spesial difungsikan buat menanggulangi pandemi corona serta bisa menjamin transparansi serta akuntabilitas pengelolaan sumber energi publik yang hendak/ lagi serta sudah dimanfaatkan.

Latar Balik Akuntabilitas Penindakan Pandemi Covid- 19

1. Pengalaman Indonesia dalam penindakan bermacam musibah berskala besar, spesialnya musibah alam, baik tsunami, banjir, gunung meletus, tanah longsor ataupun gempa bumi membagikan cerminan universal terdapatnya kerentanan dalam pengelolaan sumber energi publik, spesialnya anggaran, sebab kemampuan penyimpangan yang relatif besar. Bermacam permasalahan korupsi sudah dibeberkan oleh penegak hukum ataupun dilaporkan oleh warga korban yang tidak memperoleh hak ataupun dorongan mereka sebagaimana mestinya. Sedangkan dorongan dari bermacam sumber, baik warga Indonesia ataupun warga internasional mengalir bersamaan dengan musibah yang terjalin policy brief indonesia .

2. Tidak hanya permasalahan kerentanan atas kemampuan korupsi anggaran penindakan musibah, permasalahan universal yang kerap dialami merupakan manajemen data publik yang kurang mencukupi sehingga dalam suasana darurat kebencanaan, keyakinan Pemerintah malah mengalami tantangan sungguh- sungguh. Sementara itu kerjasama, kerja sama serta upaya bahu membahu dengan bermacam pihak merupakan salah satu kunci keberhasilan dari tiap penindakan musibah nasional.

3. Indonesia sudah mempunyai pengalaman yang relatif baik dalam pengelolaan musibah besar, semacam tsunami di Aceh dengan berdirinya Tubuh Rehabilitasi serta Rekonstruksi( BRR) Aceh. Tubuh ini didesain buat membenarkan tingkatan koordinasi yang lebih baik antara bermacam stakeholders, transparansi serta akuntabilitas pengelolaan sumber energi penindakan musibah serta desain strategi mitigasi musibah, spesialnya dalam penyediaan rumah tinggal sedangkan untuk korban tsunami Aceh.

Poin- poin Masalah

1. Indonesia, bersama dengan negara- negara lain di dunia tengah mengalami krisis kesehatan yang sungguh- sungguh dengan menyebarnya virus COVID- 19 ke bermacam daerah. Buat Indonesia sendiri, penyebaran sudah terjalin sebab bermacam perihal, salah satunya merupakan ketidaksiapan Pemerintah sedari dini sebab perilaku yang sangat menyepelehkan ancaman COVID- 19. Bermacam kebijakan yang dikeluarkan buat menanggulangi penyebaran COVID- 19 tidak tidak berubah- ubah, tidak transparan serta memunculkan kontraksi komunikasi, paling utama antar institusi negeri yang berwenang menanggulangi permasalahan ini, dan antara Pemerintah Pusat serta Pemerintah Wilayah policy brief indonesia .

2. Fokus atas penindakan pandemi COVID- 19 bagaikan isu kesehatan tidak sangat menonjol, sebab Pemerintah Pusat lebih memandang perkara ekonomi yang hendak timbul dari pandemi yang wajib diduga daripada permasalahan kesehatan yang jadi ancaman sungguh- sungguh warga luas dalam jangka pendek. Sebab pertimbangan ekonomi jadi tumpuan, hingga kebijakan penangkalan penyebaran corona jadi tidak sangat jelas. Dampaknya, warga mengambil inisiatif sendiri dengan bahu membahu sesamanya, mendesak terdapatnya pengumpulan dorongan, menutup secara swadaya area mereka serta usaha lain yang bisa diamati dari kemudian lintas data di sosial media.

3. Keterbatasan fasilitas kedokteran yang dialami oleh petugas kedokteran di lapangan dalam menanggulangi wabah COVID- 19 belum bisa dituntaskan dengan kilat. Sementara itu korban dari tenaga kedokteran telah berjatuhan. Paling tidak telah terdapat 24 dokter serta 6( 6) perawat yang wafat dunia sebab terkena corona( informasi per 6 April 2020, IDI serta PPNI). Keterbatasan ini ditimbulkan sebab kebijakan alokasi anggaran yang belum mencukupi baik di pusat ataupun wilayah, kebijakan pengadaan benda serta jasa penangananan corona belum ada dengan perinci, dan kebijakan distribusi perlengkapan kedokteran yang belum mencukupi sebab keterbatasan informasi yang konkret di lapangan. Dampaknya bermacam wilayah yang memerlukan perlengkapan kedokteran belum memperoleh suplai dari otoritas terpaut.

4. Pemerintah lewat Departemen BUMN sudah membeli 500 ribu perlengkapan rapid test semenjak 19 Maret 2020 kemudian dari Tiongkok. Tetapi upaya ini dinilai kurang efisien sebab akurasi rapid test yang sudah dibeli cuma 30 persen. Apalagi Negeri semacam Spanyol, Ceko, Belanda, Georgia, serta Turki sudah mengembalikan perlengkapan rapid test ke Tiongkok. Dampaknya, ilustrasi yang diambil tidak cocok harapan serta negeri berpotensi rugi akibat pembelian perlengkapan rapid test tersebut.

5. Ketidakmampuan pemerintah dalam melaksanakan uji ilustrasi spesimen secara optimal membuat data publik yang di informasikan tidak akurat. Juru Bicara Pemerintah buat Penanggulangan virus Corona, Achmad Yurianto melaporkan kalau kapasitas Litbangkes buat mengecek ilustrasi spesimen per harinya dekat 1. 700 sample. Tetapi rata- rata spesimen yang ditilik semenjak bertepatan pada 27 Maret- 6 April 2020 cuma dekat 607 sample. Dampaknya Indonesia susah menekan angka kematian yang per 6 April 2020 masih di angka 8 persen.

Usulan Kebijakan

1. Butuh terbuat satu kebijakan utuh yang dipayungi dalam wujud PP, Perpres ataupun instrumen hukum yang lain yang mencukupi bagaikan payung dalam mendesain tata kelola kelembagaan yang secara spesial difungsikan buat menanggulangi pandemi corona serta bisa menjamin transparansi serta akuntabilitas pengelolaan sumber energi publik yang hendak, lagi serta sudah dimanfaatkan. Mekanisme sebagaimana BRR dapat jadi salah satu alternatif kebijakan nasional penindakan pandemi COVID- 19 sebab desain kelembagaan model BRR sudah mencakup bermacam aspek yang diperlukan dalam penindakan musibah, baik dalam rangka membetulkan koordinasi serta komunikasi, transparansi serta akuntabilitas dan kebijakan teknis di lapangan yang bisa memandu tiap komponen yang bekerja buat menanggulangi pandemi bisa berjalan lebih efisien serta efektif.

2. Bila Pemerintah Pusat telah menetapkan BNPB bagaikan institusi yang jadi garda depan penanggulangan musibah COVID- 19, butuh penguatan kelembagaan BNPB supaya bisa jadi juru bicara buat melindungi mutu data publik, koordinator dalam menjembatani komunikasi yang tidak berjalan efisien antara pusat serta wilayah, dan pelaksana serta penanggung jawab utama segala sumber energi publik yang dimanfaatkan dalam penindakan pandemi.

3. Pemerintah Pusat lekas mendesain kebijakan pengadaan benda serta jasa penindakan pandemi dan mekanisme distribusi fasilitas kedokteran yang esensial untuk pekerja kedokteran di lapangan dengan pas, kilat serta kredibel buat menutup bermacam celah serta kemampuan penyimpangan dalam pengadaan serta distribusi fasilitas kedokteran. LKPP bisa jadi sumber referensi utama dalam formulasi penerapan pengadaan yang transparan serta akuntabel.

Baca Juga : Paket Aqiqah Murah Di Kota Depok

4. Pemerintah lekas membuat kebijakan dengan memohon pertimbangan lembaga lain semacam KPK, BPK, BPKP, serta LKPP terpaut pilih pembelian benda cocok dengan skala prioritas buat mengatasi kemampuan benda tidak digunakan.

5. Pemerintah lekas mengoptimalkan proses uji ilustrasi spesimen di segala laboratorium cocok kuota masing- masing dengan menghasilkan kebijakan setingkat Peraturan Menteri Kesehatan guna memesatkan proses identifikasi sebaran COVID- 19.

6. Pemerintah lekas membuat Standar Operasional Prosedur buat membagikan data yang berlandaskan analisis dari pakar kesehatan supaya tiap data yang di informasikan kepada publik bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *